Tarung di Pilkada, Sejumlah Pejabat Harus Mundur – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Headline

Tarung di Pilkada, Sejumlah Pejabat Harus Mundur

Iwan Rompo

KENDARI- Saat ini, sejumlah pejabat daerah yang akan maju bertarung di Pilkada serentak tahun 2018 mendatang sudah mulai nampak.

Nah, pejabat daerah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota DPRD, dan yang sedang memegang jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) , serta anggota TNI/Polri harus mundur dari jabatan sejak ditetapkan sebagai calon

Setidaknya ada beberapa nama yang sudah terang-terangan menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilkada. Di Pilgub Sultra, Sekertaris Daerah Provinsi Sultra Lukman Abunawas (LA) bahkan sudah melakukan deklarasi bersama Ali Mazi untuk maju bertarung.

Pilkada Konawe ada sejumlah nama yang harus mundur. Irawan Laliasa Kadis Dispenda Sultra, Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara, Litanto anggota DPRD Sultra, dan Murni Tombili DPRD Konawe.

Sementara Pilkada Kolaka, Asmani Arif dan wakilnya Syahrul Beddu harus mundur dari profesi yang saat ini mereka geluti. Pilwali Bau-Bau, sejumlah pejabat juga harus rela melepaskan jabatannya untuk maju di Pilwali. Ada Roslina Rahim Ketua DPRD Bau-Bau, Yasin Mazadu Wakil Ketua DPRD Bau-Bau, Ikhsan Ismail anggota DPRD Sultra.

Anggota Komisoner KPU Sultra Iwan Rompo menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU, menyatakan bahwa, PNS, DPRD, pejabat yang digaji oleh BUMN, dan BUMD harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

“Kalau mau maju di Pilkada, pada saat mendaftar sebagai peserta sudah harus melampirkan surat pengunduran diri,”ungkapnya, Senin (27/11).
Iwan menambahkan, surat pengunduran tersebut setelah diserahkan ke KPU tidak boleh lagi ditarik kembali.

Sehingga mundurpun, surat pengunduran tersebut tetap akan dipegang oleh KPU.
Lalu bagaimana kalau atasan pejabat tersebut tidak menyetujui surat permohonan pengunduran diri? Kata Iwan, atasan pejabat tersebut tidak boleh melarang hak politik setiap warga negara.

“Tidak boleh kalau ada atasan yang menghalangi sikap politik setiap warga negara,”pungkasnya. (*/a)

Click to comment
To Top