Transaksi Nontunai Bank Sultra Rambah Seluruh Daerah – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

ridwan bae ggd"
News

Transaksi Nontunai Bank Sultra Rambah Seluruh Daerah

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Sultra dan Pemda se-Sultra, Rabu (13/9).

KENDARI – Bank Sultra mulai melakukan sosialisasi implementasi transaksi nontunai ke seluruh daerah di Sultra. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan No. 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sosialisasi dilakukan Bank Sultra dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sultra.

Sebagai bank milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sultra, Bank Sultra ingin menghadirkan layanan yang maksimal dengan menhadirkan koneksi antara pemda, mitra pemda dan Bank Sultra sehingga target Pemerintah Pusat mengenai Transaksi NonTunai dapat terimplementasi maksimal per 1 Januari 2018.

Mendukung komitmen tersebut, Bank Sultra menggandeng Bank DKI dalam hal teknologi, karena pihaknya menilai kemajuan teknologi yang diterapkan Bank DKI jauh lebih memadai. “Kita menggandeng Bank DKI karena dari sisi kemajuan teknologi kita akui mereka lebih dari kita. Membandingkan apa yang kita miliki dengan yang mereka miliki jika lebih bagus maka itu kita terapkan karena teknologi mereka sudah sangat ideal. Kita berharap bisa adopsi itu,” ujar Direktur Utama Bank Sultra, Khaerul K Raden, Rabu (13/9).

Dari sisi infrastruktur, saat ini Bank Sultra telah melebarkan sayapnya di seluruh kabupaten dan kota di Sultra. Apalagi modul pengeluaran pemda sudah jalan di Pemprov Sultra dan Kabupaten Bombana, sehingga pihaknya tinggal menghubungkan jaringan Bank Sultra dan Pemda.

“Infrastruktur kita sendiri sebenarnya sudah jalan. Misalnya untuk modul pengeluaran pemda itu sudah jalan di Pemprov dan Bombana artinya nanti kita tinggal mehubungkan jaringan kita dengan pemda dan menjadi tidak sulit karena di pemda lainpun kita sudah punya cabang. Dalam tahapannya, saat ini yang menjadi prioritas adalah kita susun action plannya, ini dulu yang kita lakukan,” bebernya.

Sementara itu, mekanisme transaksi nontunai pemda meliputi penerimaan dan pengeluaran. Misalnya bendahara umum BPKD yang melakukan pembayaran kepada rekanan proyek yang saat ini masih dilakukan tunai, per 1 Januari 2018 harus dilakukan non tunai. “Non tunai di sini bahwa tidak ada lagi pembayaran yang dilakukan tunai, misalnya setelah BPKD menarik uang, uang tersebut diberikan tunai kepada bendahara atau kepada rekanan pemda yang mengerjakan proyek. Nah dalam transaksi non tunai, sistemnya melalui pemindah bukuan melalui uang pemda yang ada di bank kepada rekening rekanan pemda ataupun rekening bendahara, sehingga nanti kita tinggal menunggu perintah dari BUD bahwa berdasarkan tagihan dari rekanan pindahkan dana sejumlah sekian ke rekening ini,” jelasnya.

Bukan hanya itu dengan pembayaran nontunai juga akan mengefektifkan kerja pemerintah, misalnya untuk perjalanan dinas pihak bendahara tidak perlu lagi langsung memberikan kepada yang akan melakukan perjalan dinas. Tetapi cukup bekerjasama dengan pihak traveloka misalnya, sehingga pihak bendahara cukup membayar nontunai kepada pihak traveloka untuk urusan transportasi dan hotel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Lukman Abunawas, melalui sambutannya mengatakan dengan adanya transaksi non tunai dilingkup pemerintahan dapat menciptakan tertib pengelolaan keuangan dan tertib pertanggungjawaban keuangan daerah. Lukman juga mengatakan transaksi non tunai dilingkup pemda memiliki banyak manfaat diantaranya, praktis dalam bertransaksi, terhindar dari ancaman, efisiensi biaya dan pencatatan transaksi secara otomatis.

“Transaksi non tunai juga merupakan aksi untuk pencehagan korupsi, dengan demikian kita berharap melalui transaksi non tunai 70-80 persem pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya mendapatkan kategori Wajar Tanpa Pengecualian,” tandasnya. (rs)

Click to comment
To Top