Kemenkumham Diminta Transparan – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

ridwan bae ggd"
Sultra Raya

Kemenkumham Diminta Transparan

Taufan Alam

KENDARI – Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur vertikal telah dilaksanakan.

Salah satunya lembaga vertikal yang sudah menggelar tes CPNS ialah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Bukan hanya seleksi berkas yang dilakukan para calon abdi negara itu, namun juga ada tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Terkait banyaknya tahapan penerimaan CPNS tersebut, DPRD Provinsi Sultra meminta Kemenkumham untuk mengedepankan transparansi dalam seleksi CPNS.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sultra, Taufan Alam mengatakan, jika seleksi CPNS dilakukan hanya melalui TKD maka peluang nepotisme, korupsi dan kolusi tidak akan terjadi. Hanya saja kata dia, jika tes CPNS juga melalui TKB kemungkinan peluang nepotisme akan tinggi.

Terkait itu, Taufan mengaku pihaknya bakal berbondong-bondong memantau seleksi CPNS tersebut. Kalau perlu kata Taufan tes CPNS melalui TKB ditiadakkan. Sebab kata politisi demokrat itu, sebelumnya pihaknya pernah menemukan ada seleksi CPNS di Konkep beberapa waktu lalu yakni seleksi CPNS melalui TKB dijadikan wadah untuk ruang nepotisme dan pungli, sehingga terjadi kekacauan.

“Jangan sampai seperti pengalama-pengalaman sebelumnya. TKB ini dijadikan wadah untuk nepotisme dan pungli untuk beberapa oknum untuk memeras para CPNS. Sudah lulus di TKD ternyata di TKB dimainkan. Bahkan yang tidak lolos di TKD, tetapi di TKB lolos. Itu kan aneh. Kami tidak mau terjadi seperti itu lagi, makanya Kemenkumham harus transparan,” tegasnya.

Apalagi lanjut Taufan, Kemenkumham merupakan lembaga yang menjujung tinggi Hak Asasi Manusia dan juga implementasi hukum yang baik. Olehnya dirinya berharap kemenkumham jangan mencoreng diri dengan berbagai peluang nepotisme.

“Kemenkumham ini kita kenal sebagai lembaga yang menjujung tinggi hak asasi manusia. Jangan sampai ada oknum yang mencoreng institusi itu dengan adanya ketidak transparanan dalam rekrutmen CPNS. Kami juga meminta kepada lembaga vertikal lainnya untuk menjujung tinggi tranparan dan keadilan dalam seleksi CPNS,” tandasnya. (rs)

Click to comment
To Top