BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi di Buton – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Buton Raya

BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi di Buton

Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Kendari La Uno menyerahkan plakat  kerjasama kepada Asisten 3 Pemda Buton Makmur SH.

*Pegawai Non ASN Wajib Ikut BPJS

PASARWAJO – Seluruh pegawai pemerintah non-pegawai negeri negeri sipil (PNS) atau tenaga honorer wajib menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan langsung Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari Provinsi Sultra La Uno, ditemui di Aula Kantor Bupati usai rapat koordinasi implementasi jaminan sosial bagi pekerja di kabupaten Buton, bersama Asisten III, Makmur SH dan seluruh Kepala SKPD dan Para Camat, pada Senin (11/9).

La Uno bilang ketentuan menjadi peserta itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang tahapan kepesertaan program jaminan sosial.

“Sesui dengan amanah Undang-undang  bahwa semua pekerja atau pegawai non ASN yang ada wajib mendapat jaminan perlindungan sosial bagi pegawai,” kata La Uno.

Disebutkannya, ada empat jaminan yang bisa diperoleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan  kematian. Namun kata dia untuk tenaga kerja non-ASN bisa mendapatkan minimal dua jaminan, yakni jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

“Syarat yang kami minta hanya fotokopi KTP. Iurannya juga tanggung jawab Pemda serta iurannya kurang lebih sama dengan pegawai ASN,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan sosialisasi ini penting untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban pemerintah terhadap tenaga honorer atau pegawai non-PNS di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna mereka mendapatkan hak-haknya.

Sedangkan Kadis Ketenaga Kerjaan Kabupaten Buton, Armin mengatakan BPJS Ketenaga Kerjaan bagi non PNS lingkup Pemda Buton, sementara didata oleh BKDD.

“Kita akan data dulu guna mengetahui jumlah pekerja non PNS yang tergabung di Pemda. Dari BKKPD disetorkan ke keuangan untuk dihitung berapa anggaran yang dibutuhkan, setelah itu disetorkan ke Bupati guna mengambil kebijakan,” tuturnya. (rs)

Click to comment
To Top