Butur Target WTP di 2018 – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

ridwan bae ggd"
Buton Raya

Butur Target WTP di 2018

Bupati Butur, Abu Hasan saat membacakan laporan keuangan pemerintah daerah di gedung sekretariat DPRD Butur.

BURANGA – DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) kompak menginginkan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat bisa menggapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan pengelolaan keuangan daerah di tahun 2018.

Permintaan tersebut menjadi keinginan seluruh fraksi di DPRD Butur saat memberi tanggapan terkait pandangan umum penjelasan bupati atas Raperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Butur 2016, Sabtu (12/8).

Butur sendiri, seperti diketahui pada laporan pengelolaan keuangannya di tahun lalu kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra). Raihan tersebut tentu menandakan masih adanya kriteria-kriteria yang belum baik dalam pelaporannya.

Dari Fraksi Amanat Rakyat menekankan sinergisitas harus selalu dilakukan antara pihak eksekutif dalam menciptakan keuangan daerah secara terbuka. Kemudian, bekerjasama meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu.

“Jadi untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian maka pemerintah daerah bisa saling bersinergi, tanpa pengecualian untuk menciptakan keuangan daerah secara baik dan terbuka,” ungkap Diwan saat membacakan pandangan umum fraksinya.

Demikian dengan pandangan Fraksi Rakyat Bersatu. Secara umum, meski memberi apresiasi atas raihan WDP, namun fraksi itu cukup memberi banyak catatan yang masih perlu menjadi perhatian utama pihak eksekutif.

“Fraksi Rakyat Bersatu mengapresiasi opini WDP dari BPK, tapi peningkatan kedepan harus dicapai,” ungkap Sauli saat membacakan pandangan fraksinya.

Begitupun dengan Fraksi Demokrat Bersatu. Dibacakan Muliadin Salenda, fraksi ini juga memberikan apresiasi kepada TPAD karena telah mencapai WDP. Hal itu sebagai indikator dalam pengelolaan keuangan. Namun begitu, pihaknya menginginkan agar ada peningkatan dari WDP ke WTP.

“Disatu sisi kita apresiasi atas raihan WDP tapi disisi lainnya kita terus berbenah. Semoga pemerintah daerah dan DPRD Butur terus bersinergi untuk raih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Butur Abu Hasan saat memberikan jawaban atas pandangan seluruh fraksi mengatakan secara umum akan terus berusaha meningkatkan laporan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, apa yang dicita-citakan untuk mencapai WTP bisa tercapai.

“Meraih WDP bukan berarti tidak ada kemajuan, hanya saja ada kriteria umum yang masih menjadi kekurangan menurut BPK,” bebernya.

Menurutnya, kriteria paling serius yang menjadi persoalan Pemda Butur saat ini, adalah terkait pengelolaan aset daerah. Yakni masih banyaknya aset yang belum memliliki sertifikat. Untuk itu pihaknya mulai saat ini sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk menangani pengelolaan aset.

“Saya mengangkat staf khusus penanganan  aset ini, akan terus dilakukan untuk tim working,” imbuhnya (rs)

Click to comment
To Top