Daerah Wajib Serahkan LKPD Segera – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Sultra Raya

Daerah Wajib Serahkan LKPD Segera

Hj Isma

KENDARI – Hingga kini baru sembilan daerah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Kesembilan daerah itu sudah dievaluasi oleh Pemprov Sultra dan diserahkan kembali, yakni Kota Baubau, Kota Kendari, Konawe, Wakatobi, Konawe Selatan, Buton, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Kepualauan.

Kepala BPKAD Sultra, Hj Isma menyebutkan, masih ada delapan daerah yang belum menyerahkan yakni Bombana, Kolaka Timur, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Buton Utara, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Mestinya, agar tidak menghambat siklus pelaksanaan APBD tahun 2017, maka LKPD 2016 harus sudah diserahkan.

“Harusnya sudah diserahkan, tapi kita juga paham memang masih ada beberapa daerah yang baru menerima LHP dari BPK. Tapi idealnya memang sudah harus diserahkan pada Agustus ini, supaya tidak menggangu siklus pelaksanaan APBD nya,” jelas Isma.

Jika mengacu peraturan perundang-undangan penyerahan LKPD tahun diserahkan pada Juni dan Juli setiap tahun berjalan setelah menerima LHP dari BPK. Sehingga penetapan APBD perubahan bisa dilakukan lebih awal oleh pemerintah daerah.

Meskipun, menurut mantan Kabag Keuangan Pemprov Sultra ini pada LKPD kabupaten kota bisa ditetapkan sebagai peraturan daerah pelaksanaan APBD tahun sebelumnya sebelum dilakukan evaluasi provinsi. Hal tersebut diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2014.

“Tapi catatannya adalah tidak ada koreksi atau catatan yang diberikan pemerintah provinsi terhadap LKPD tersebut,” jelasnya.

Sayangnya, setiap pelaksana evaluasi LKPD pihaknya menemuka kesalahan yang berulang dalam draf LKPD kabupaten kota di Sultra.  Baik dalam tataran penyusunan naskah, maupun beberapa item pelaksanaan di program APBD yang sudah dilaksanakan.

Padahal, urai Isma dalam penyunan draf LKPD kabupaten kota telah memiliki panduan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sama. Herannya, kesalahan berulang tetap saja dilakukan dalam setiap penyerahan LKPD setiap tahunnya.

“Ini jadi perhatian bupati ataupun walikota supaya kesalah berulang seperti ini tidak terjadi lagi,” pesannya. (rs)

Click to comment
To Top