Pengawasan Pilkada, Pemerintah Mesti Libatkan Masyarakat – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

ridwan bae ggd"
Pilkada

Pengawasan Pilkada, Pemerintah Mesti Libatkan Masyarakat

Ilustrasi

KENDARI – Upaya mematangkan regulasi terkait peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM), intens melakukan sosialisasi penyusunan regulasi terhadap pengawasan pilkada.

Langkah ini dilakukan, sebagai bentuk pelaksanaan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, serta perwujudan  pengembangan penelitian dari Balitbang Hukum dan HAM. Demikian diungkapkan Kanwil Kemenkum&HAM Sultra, Sofyan SH MH.

Kajian terhadap UU Pilkada ini, kata dia, sangat penting untuk dikupas sedemikian rupa, agar pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat. Kemudian, dari hasil kajian yang dilakukan oleh Balitbang Hukum dan HAM, itu nantinya akan direkomendasikan ke DPR atau kementerian terkait agar penyusunan regulasi terkait Pilkada itu tidak bertentangan dengan HAM.

 Dikatakan demikian, lanjut Sofyan, berdasarkan relaita yang terjadi dilapangan, pelaksanaan Pilkada terdapat potensi pemaksaan HAM. Salah satu contohnya, ada tiba-tiba pejabat yang dicopot dari jabatannya, hanya karena persoalan politik yang terjadi.

“Inilah yang sementara di kaji oleh Balitbang Hukum dan HAM, dikarenakan kalau dilihat dari sisi perlindungan HAM-nya itu melanggar,” aku Sofyan.

Olehnya itu, dengan digelarnya sosialisasi ini, pihaknya berharap dari hasil kajian nantinya antara pihak Kemenkum&HAM dan para peserta dari lintas akademik, bisa lebih mematangkan regulasi pengawasan terhadap UU Pilkada.(rs)

Click to comment
To Top