Mahasiswa dan Birokrat Saling Klaim MW – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Metropolis

Mahasiswa dan Birokrat Saling Klaim MW

Massa melakukan aksi di depan Kampus Mandala Waluya.

KENDARI – Birokrasi STIKES Mandala Waluya (MW) didemo mahasiswanya sendiri, Kamis (3/8), atas dugaan adanya interfensi dalam kegiatan kemahasiswaan.

Massa yang mengatasnamakan diri sebagai BEM MW tergabung dengan Aliansi Pemuda Peduli Hukum (AMPH) Sultra tersebut, menuntut agar pihak birokrasi tidak mengambil keputusan sepihak dengan tidak mengakui Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) yang dipilih pada saat Musyawarah Besar (Mubes).

Ketua BEM STIKES Mandala Waluya dimisioner, Yasir saat memimpin demo di depan kampusnya mengungkapkan, pihak birokrasi Mandala Waluya terkesan otoriter dalam menangani masalah yang ada.

“Kami menekankan kepada birokrasi Kampus Mandala Waluya agar lebih dewasa dan memahami mekanisme penyelenggaraan keorganisasian serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” lanjut Yasir.

Dia juga menegaskan, birokrasi Mandala Waluya sangat bobrok dalam mengelola kelembagaan yang ada di kampusnya. Dia menganggap bahwa Wakil Ketua III tidak memahami mekanisme organisasi.

Menanggapi masalah tersebut, Wakil Ketua III Bidang kemahasiswaan, Darlin Ladinde SKep NS MN, saat ditemui wartawan di ruangannya usai menemui masa aksi membantah hal itu.

“Yang mereka anggap otoriter itu sebenarnya tidak seperti yang mereka maksud. Pemilihan KPUM itu sudah dua kali tidak ada keputusan, sementara saat ini Kampus membutuhkan ketua lembaga. Melihat hal itu maka pihak kami mengambil langkah karena dewan penasehat merekapun tidak ada dipihak yang netral,” ungkap Darlin.

Dia menganggap para demontran ngotot tidak menerima keputusan birokrasi dikarenakan ada figur yang ingin diusung tetapi tidak memenuhi persyaratan.

“Sebelum kami melakukan penunjukan kepada ketua KPUM baru kami sudah mengundang mereka secara kelembagaan, seluruh peserta mubes kami undang tetapi mereka tidak menghadiri,” lanjutnya.

Yang membuat larut ini permasalahan menurutnya dikarenakan ketua BEM dimisioner tersebut tidak terima dengan persyaratan IPK 2,75.

Dia menganggap bahwa aksi yang mereka lakukan itu melanggar prosedur karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya entah dikampus ataupun dikepolisian. (rs)

Click to comment
To Top