Anggaran Pilkada Kolaka Rp22,1 M – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Kolaka Raya

Anggaran Pilkada Kolaka Rp22,1 M

Bupati Kolaka, H Ahmad Safei dan ketua KPU Kabupaten Kolaka, Lukman, menandatangani dana hibah Pemilihan Bupati Kolaka di ruang Bupati Kolaka, Kamis (13/7).

KOLAKA – Bupati Kolaka, H Ahmad Safei dan Ketua KPU Kabupaten Kolaka, Lukman, menandatangani dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kolaka, di ruang kerja Bupati Kolaka, Kamis (13/7). Anggaran Pilkada Kolaka disepakati sebesar Rp 22,1 miliar.

Ahmad Safei pada kesempatan itu berharap, setelah penandatangan dana hibah pilkada, KPU Kolaka dapat melakukan berbagai tahapan pilkada dan melaksanakan Pilkada Kolaka dengan aman, lancar dan sukses.

Di tempat terpisah, ketua KPU Kolaka Lukman mengatakan, penandatangan dana hibah pilkada bupati dan wakil bupati Kolaka merupakan awal dimulainya tahapan pilkada. Ini juga merupakan kabupaten/kota pertama di Sultra yang melakukan untuk pilkada serentak tahun 2018.

Alhamdulillah dengan selesainya penandatanganan dana hibah pilkada ini, menjadi awal dimulainya tahapan pilkada,” kata Lukman.

Menurut mantan ketua Panwaslu itu, KPU meminta dana Pilkada yakni Rp 25 miliar. Namun setelah dilakukan rasionalisasi dengan pihak inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sultra, mana yang layak dan tidak, ternyata semua Rp 22,1 miliar dan mulai dicairkan tahun 2017 dan 2018.

“Ternyata yang layak dari kegiatan itu Rp 21,5 milyar, dan jika terjadi PSU (Pemilihan Suara Ulang) disiapkan Rp 600 juta. Jadi total keseluruhan Rp 22,1 miliar,” jelas Lukman.

Penandatanganan dana hibah pilkada bupati dan wakil bupati Kolaka tahun 2018, yang disaksikan sekda Kolaka H Poitu Murtopo, kepala Bappeda Samsul Kadar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Nur Samsul, Kabag hukum Mineng Nurmaningsi, kabag humas Amri Djamaluddin dan komisioner KPU Kolaka, ditandai dengan penyerahan fakta integritas dari ketua KPU Kolaka pada Bupati Kolaka.

Dalam fakta integritas tersebut, KPU Kolaka berjanji tidak akan melakukan praktek Korupsi Kolusi dan Nipotisme (KKN), akan menggunakan dana hibah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kolaka tahun 2018, sesuai naskah perjanjian hibah daerah. Jika melanggar, bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (rs)

Click to comment
To Top