Sudah Empat Tahun Pemprov Pertahankan WTP – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

ridwan bae ggd"
Sultra Raya

Sudah Empat Tahun Pemprov Pertahankan WTP

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Sjafruddin Mosii saat menyerahkan piagam atas pemberian opini WTP atas LHP tahun 2016 kepada Gubernur Sultra Nur Alam didampingi Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh saat sidang paripurna DPRD Sultra, Jumat (16/6)

KENDARI – Ambisi Gubernur Sultra Dr H Nur Alam mempertahankan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Pemprov Sultra tahun 2016, mampu diwujudkan.

Meski jadi tahun terakhir kepemimpinannya, prestasi WTP mampu dipertahankan. Secara berturut-turut Pemprov Sultra sudah mendapatkan WTP empat kali.

Penyerahan LHP diserahkan perwakilan BPK RI oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Sjafruddin Mosii, dalam sidang paripurna DPRD Sultra, Jumat (16/6).

Dalam sambutannya, Sjafruudin mengatakan BPK telah memeriksa laporan keuangan Pemprov Sultra 2016 yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp2,80 triliun dari anggaran sebesar Rp2,47 triliun.

Juga belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp2,66 triliun dari anggaran sebesar Rp2,82 triliun, total  asset  sebesarRp7,38triliun, ekuitas sebesar Rp7,90 triliun, pendapatan LO sebesar Rp2,83 triliun, dan beban LO sebesar Rp2,27 triliun, serta surplus sebesar Rp558,80 milyar.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per Desember 2016 atas rekomendasi BPK RI untuk laporan hasil pemeriksaan tahun 2015 dan sebelumnya, mengungkapkan terdapat 1.737 rekomendasisenilaiRp152,96miliar.

Dari rekomendasi tersebut, sebanyak 1.172 rekomendasi senilai Rp68,82 miliar atau 67,47% dari keseluruhan rekomendasi,telah ditindaklanjuti dengan semestinya; sebanyak  444 rekomendasi senilai Rp62,63 milyar belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut. 113 rekomendasi senilai Rp4,28 milyar belum ditindaklanjuti, dan 8 Rekomendasi senilai Rp17,23 milyar tidak dapat ditindaklanjuti.

Olehnya itu, pihaknya mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pemprov Sultra atas pengelolaan Keuangan daerah tahun 2016, yang sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat Gubernur Sultra, sehingga dalam LKPD Tahun 2016 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

BPK RI akan tetap mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

“Berdasarkan pemeriksaan, LHP telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”,” ungkap Sjafruddin, disambut dengan tepuk tangan meriah.

Pencapaian opini WTP ini kata dia jadi yang ke empat kalinya bagi Pemprov Sultra. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Sultra beserta jajaran SKPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentinganserta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian yakni serah terima sarana prasarana SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi belum tertib, Penganggaran dan Pengeluaran Bagi Hasil Kabupaten/Kota pada Akun Pengeluaran Pembiayaan Tidak Tepat dan pengelolaan persediaan dan penyajian beban persediaan serta saldo persediaan tidak sesuai ketentuan.

Gubernur Sultra Nur Alam pemberian opini terhadap LHP adahal akhir dari semua proses tata kelola keuangan pemerintah daerah. Yang dimulai dari perencanaan, penyusunan hingga pelaporan kembali. Sehingga sebagai komitmen pemerintah, masih bisa mempertahankan tata kelola keuangan yang baik, transparan dan terbuka

Sebagai bukti, LHP atas LKPD tahun 2016 mendapatkan opini WTP. Sehingga terhitung Pemprov Sultra sudah mempertahankan prestasi dari pemberian opini atas LHP empat kali berturut-turut.

“Capaian ini merupakan capaian kita bersama dalam rangka menyusun dan menyampaikan laporan keuangan daerah secara baik sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain didorong kerja-kerja dan sinerga semua SKPD, juga DPRD turut membantu dalam melakukan pengawasan,” kata Nur Alam.

Meskipun disisi lain dalam pelaporan dan penyunan masih terdapat banyak kekuangan. Pasalnya, selain masih minimnya tenaga akuntan penyusun laporan kuangan secara spesifik. Meskipun disisi lain, dalam penyusuna  LKPD tetap sesuai waktu yang ditentukan pada 31 Mei lalu.

Sambutannya pada sidang paripurna pemberian opini WTP atas LHP 2016 oleh BPK RI kali ini, menurut Nur Alam jadi yang terakhir kalinya pada periodenya bersama Wakil Gubernur HM Saleh Lasata. Meskipun ditahun LKPD tahun 2017 tetap menjadi buah tangannya, namun hasil pemberian opini tersebut bukan lagi dirinya yang memberikan sambutan.

“Tetapi kita berharap opini WTP untuk selanjutnya bisa dipertahankan dengan baik” harap Nur Alam.

Dalam paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh didampingi Wakil Ketua DPRD Nur Salam Lada. Hadir Sekda Provinsi Lukman ABunawas, Danrem HO, Danlanud, dan muspida lainnya. Selain itu para kepala SKPD lingkup Pemprov Sultra juga lebih dominan hadir. (rs)

Click to comment
To Top