Penanggulangan Narkoba Butuh Keseriusan – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

ridwan bae ggd"
Sultra Raya

Penanggulangan Narkoba Butuh Keseriusan

Yaudu Salam Ajo

KENDARI – Upaya mengatasi dan mencegah peredaran narkoba maupun obat-obat terlarang di Sultra, Komisi IV DPRD Sultra mewacanakan penggagasan pembuatan perda penanggulangan narkoba.

Pasalnya, berdasarkan data yang dihimpun, baik dari Badan Narkota Nasional (BNN) Sultra maupun BNN pusat, rata-rata penggunaan narkoba sudah masuk pada tataran pelajar mulai dari SMA, SMP, bahkan pelajar SD pun sudah mulai ada.

“Kita harus seriusi persoalan narkoba ini, jangan sampai banyak dari generasi kita yang nantinya menjadi korban dari barang haram tersebut,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo, Selasa (18/4).

Sejauh ini, kata dia, pihaknya sudah beberapa kali melakukan rapat sekaligus menghimbau BNN Sultra, untuk  intens melakukan sosialisasi ditataran pelajar se-kabupate/kota yang ada di Sultra dan itu sudah sementara berjalan. Hanya saja, kondisi yang terjadi hingga kini, itu terkendala dengan masih banyak kabupaten/kota di Sultra yang belum memiliki kantor BNN.  Sehingga, jelas dia, untuk mengefektifkan kerja-kerja terhadap penanggulangan narkoba, mesti ada keterpaduan dan peran aktif dari semua pihak baik anak-anak, orang tua, maupun guru-gurunya. Mengingat, barang haram seperti ini susah untuk dideteksi, dikarenakan pengedarannya yang dilakukan secara tersembunyi.

“Kalau lewat jalur atas mungkin masih bisa ditahan, tetapi kalau sudah lewat jalur bawah tentu sangat sulit untuk ditemukan,” terangnya.

Kemudian, lanjut anggota dewan tiga periode ini, ketegasan akan sanksi narkoba ini juga, dianggap juga menjadi sebuah problem dan justru melemahkan dari sisi aturan. Dikatakan demikian, dala proses pemberian sanksi pidanya itu susah sekali dibedakan mana pengedar dan mana pemakai.

 “Bisa saja, orang yang dasarnya sebagai pengedar diputar balikan menjadi pemakai, sehingga sanksi pidanya hanya dilakukan rehabilitasi. Padahal, bicara persoalan sanksi mestinya harus dipertegas, kalau memang dia pengedar maka harus diberikan sanksi tegas pula,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada Pemprov Sultra, agar segera melakukan upaya-upaya salah satunya dengan  mengoptimalkan kantor BNN di semua kabupaten/kota di Sultra utamanya daerah-daerah yang sudah dianggap rawan. Dan untuk DPRD Sultra sendiri, siap menggagas dan memperkuat melalui perda penanggulangannya.

“Insya allah, kita akan mulai menginisiasi untuk melahirkan perda penanggulangan narkoba sekaligus juga memperhitungkan dengan biayanya, agar yang bekerja nantinya benar-benar profesional,” tandasnya.(rs)

Click to comment
To Top