Tim Sembilan Kembali Diperiksa – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Muna Raya

Tim Sembilan Kembali Diperiksa

ilustrasi

 

*Terkait Kasus Korupsi PLTU Lasunapa

RAHA – Penyidik Kejaksaan Negeri Muna memulai babak kedua penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lasunapa Kecamatan Duruka. Kali ini penyidik Kejari Muna mengagendakan pemanggilan terhadap tim sembilan pengadaan lahan PLTU Lasunapa.

Enam orang anggota tim sembilan, Kamis (16/3) mulai diperiksa tim penyidik Kejari Muna. Mereka, Edy Uga, LM Rusman Ibu, La Ode Hadi, La Ode Reka, La Ode Syawal Ashary, dan Muh Safei. Mereka menjalani pemeriksaan mulai pukul 10.00 Wita di ruang penyidik Kejari Muna, La Ode Abdul Sofyan. Mereka keluar ruangan sekitar pukul 12.00 Wita. tetapi, lanut pemeriksaan kembali pada pukul 14.00 Wita hingga petang.

Penyidik Kejari Muna, La Ode Abdul Sofyan mengungkapkan, pemeriksaan keenam orang tim sembilan itu dalam kapasitas mereka sebagai saksi. “Kita memperdalam lagi keterangan mereka, karena sebelumnya mereka sudah memberikan keterangan. Pemeriksaan ini sebagai pengembangan penyidikan sebelumnya,” kata Sofyan.

Mengenai indikasi akan adanya tersangka baru, Sofyan tak bisa memastikan. “Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Apakah ada tersangka baru atau tidak, yang jelas kita lakukan dulu pendalaman,” sebutnya.

Di era Kajari Muna, Chandra Yahwa Wello, penyidik Kejari Muna telah menetapkan dua orang tersangka, yakni La Ode Mbirita (mantan Kades Lasunapa) dan Arifin (mantan Kepala Badan Pertanahan Kab.Muna). Sementara H La Ora, mantan Sekda Muna yang sempat ditetapkan menjadi tersangka kembali dibebaskan dari tahanan kota, dan kasusnya dinyatakan dihentikan atau SP3.

Namun di era Kajari Muna yang baru, Badrut Tamam, SH, kasus ini kembali dikembangkan dengan beberapa alasan. Badrut Tamam mengungkapkan, penyidik Kejari Muna masih melanjutkan penyidikan kasus tersebut, lantaran masih ada aliran dana senilai Rp 1.030.000.000 yang belum bisa dipertanggungjawabkan. “Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, ada dana senilai Rp 1.030.000.000 yang belum bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Selain itu kata dia, putusan pengadilan terpidana La Ode Mbirita dan Arifin di tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa lahan yang direncanakan sebagai lokasi PLTU Lasunapa di Desa Ghai Kecamatan Duruka merupakan tanah negara bebas yang kepemilikannya direkayasa. “Penerbitan SKT itu adalah rekayasa,” tegas Badrut. (rs)

Click to comment
To Top