Warga Polisikan Oknum BPN ke Polda – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

ridwan bae ggd"
Hukum & Kriminal

Warga Polisikan Oknum BPN ke Polda

Akbar Mubarak memegang sejumlah bukti terkait laporan dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak di Polda Sultra.

KENDARI – Bosan dan merasa dirugikan oleh oknum Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kolaka, Akbar Mubarak (37) melaporkan oknum BPN bernama Abdul Rahman ke Polda Sultra, terkait kasus tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak.

Dalam laporan nomor, TBL/74/II/2017/SPKT Polda Sultra tertanggal 28 Februari 2017, Akbar Mubarak mengaku, dirinya telah dipermainkan oknum BPN bernama Abdul Rahman. Abdul Rahman selaku pemegang sertifikat asli itu menjanjikan akan mengembalikan kepada ahli waris, namun hingga sekarang janji tersebut tak kunjung ditepati.

Setidaknya, kasus yang sama pernah dia laporkan ke Polres Kolaka sejak 2015 akan tetapi malah diancam di SP3 kan. Bahkan ia didesak untuk kembali membuat laporan baru jika dirinya tidak puas dengan hasil gelar perkara penyidik itu.

“Kasus ini sudah dua tahun ditangani, saat penyelidikan berlangsung katanya kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana akan tetapi berbulan-bulan kemudian kasusnya malah diancam di SP3 kan. Dulu mau di SP3 tapi saya konfirmasi lagi malah katanya belum di SP3, masih di proses,” kata Akbar Mubarak.

Karena kecewa dengan proses penyelidikan Aparat Polres Kolaka, ia kembali melaporkan hal itu ke Polda Sultra. Dengan laporan kedua kalinya tersebut dia berharap bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

Dikataknnya, kasus itu bermula dari utang sebesar Rp 416.580.000, pembayaran harga sewa Drump Truck, Dozer, dan Excavatror dengan orang lain. Saat itu pihaknya menjamin dengan menyerahkan sertifikatnya  seluas 400 Meter persegi yang terkletak di Kelurahan Lamokato, ke BPN Kolaka.

Namun ketika pemegang kuasa dalam hal ini Akbar Mubarak akan mengambil kembali sertifikat asli tersebut kepada BPN, tidak diberikan. Yang anehnya lagi dia mendapatkan informasi dari pihak Pemerintah setempat maupun oknum BPN Kolaka, sebagian tanah dari 400 Meter persegi itu akan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk dibangunkan fasilitas umum.

Sebagai ahli waris, Akbar mengakui kalau dia pernah menandatangani surat pernyataan pelepasan hak tanah dengan sertifikat 1132 pemilik Alwi Ananda yang juga mantan Dirut Perusda Aneka Usaha Kolaka dengan luas 4000 M2 untuk dikuasai negara, selanjutnya mendapatkan tanah pengganti dengan luas yang sama berdasarkan hasil konsolidasi, dengan ukuran panjang 80 meter dan lebar 50 meter.

“Katanya di tanah itu akan dibangun tempat fasilitas umum berupa taman kota dengan ditandatangani lagsung oleh Bupati. Tapi setelah saya cek bupati tidak pernah menandatangani hal tersebut. Bahkan katanya akan dibangun taman kota tapi sampai sekarang saya cek tidak ada sama sekali,” tuturnya.

Menurutnya, pelepasan hak ini difasilitasi mantan kepala BPN Kolaka, Abdul Rahman‎. Tapi pihaknya belum mendapat tanah pengganti seperti bunyi surat pelepasan hak, sementara tanah yang ditunjukan untuk penganti dibelakang tanah itu, merupakan tanah Alwi Ananda sendiri dengan sertifikat nomor 1133.

Belakangan, lanjut dia, Abdul Rahman selagi masih menjadi kepala BPN justru mengambil tanah itu dan membagi-bagi dengan oknum BPN lainnya.

“Cek per cek ternyata tanah itu sudah dibagi-bagi oleh oknum BPN Kolaka waktu itu, tidak hanya oknum BPN tanah itu juga dibagi-bagi dengan oknum Pemda. Bahkan sebagian sudah ada yang menimbun,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dia kumpulkan, ternyata tanah yang bersertifikat ini telah dibagi-bagi‎ dan dikapling dengan ukuran rumah toko yakni 5 x 20 m. Diantara oknum BPN yang mengambil tanah diatas sertifikat nomor 3112 seluas 4.000 M2 yang dikeluarkan tahun 2003 yang ditandatangani kepala kantor pertanahan kabupaten Kolaka, All Jabbar adalah mantan kepala BPN Kolaka Abdul Rahman 1.000 M2, Abbas 400 M2, Aswan 300 M2 dan Ridwan dua kapling, serta beberapa orang lainnya yang keseluruhannya berjumlah 32 kapling.

‎Anehnya tanah yang bersertifikat itu, terang dia, telah dipecah-pecah dan disertifikatkan pula, seperti halnya Aswan telah memiliki sertifikat pemecahan dengan nomor hak milik 1926 yang dikeluarkan tahun 2013.

Menurut Akbar, saat dirinya mengkonfirmasikan hal ini kepada Aswan, dia menyampaikan bahwa alasan mereka memecah sertifikat nomor 1132 karena adanya SK Bupati yang ditandatangani Plt Bupati Kolaka, H Amir Sahaka. (rs)

Click to comment
To Top