Rekomendasi Bawaslu Ditolak – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

ridwan bae ggd"
Headline

Rekomendasi Bawaslu Ditolak

Hidayatullah

KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak rekomendasi Bawaslu Sultra. KPU menganggap rekomendasi Bawaslu Sultra yang menginginkan adanya pemungutan suara ulang (PSU) di empat tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia tidak bisa dilakukan karena rekomendasi telah melewati batas waktu.

Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengaku sudah mengirimkan surat yang memuat hasil pleno  mereka ke Kantor Bawaslu Sultra, Selasa (14/3). Dalam surat itu, pihaknya menganggap rekomendasi Bawaslu telah melewati batas waktu yang dipersyaratkan. Harusnya rekomendasi dikeluarkan dua hari setelah pemungutan suara. Dan rekomendasi itu pun merupakan  kewenangan Panwas kecamatan  sebagaimana ketentuan Pasal 60 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2016. Sehingga, KPU Sultra menegaskan rekomendasi Bawaslu Sultra tidak memenuhi syarat formil.

Di surat itu, KPU juga berpendapat bahwa Bawaslu Sultra tidak cermat dalam menyelesaikan laporan. Sebab dalam kesimpulan Bawaslu hanya memuat keterangan pihak pelapor, saksi, dan bukti-bukti tanpa meminta keterangan dari pihak terlapor. Sejauh ini, KPU Sultra sudah melakukan klarifikasi kepada KPU Kendari,PPK Kadia, PPS Bende, dan KPPS di empat TPS. Berdasarkan hasil klarifikasi, mereka sama sekali tidak pernah mendapat surat panggilan untuk dimintai keterangan dari Bawaslu Sultra.

KPU Sultra juga berpendapat tentang KPU Kendari yang kini mendapat sengketa

 perselisihan hasil pemilihan  di Mahkamah Konstitusi (MK) . Karena mendapat sengketa di MK, maka semua persoalan terkait perselisihan hasil pemilihan telah menjadi ranah MK untuk memutuskan apakah akan dilakukan pemungutan suara ulang atau tidak.  Meskipun menilai rekomendasi Bawaslu Sultra tidak cermat, namun KPU tidak akan melaporkan Bawaslu Sultra ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “ Kendatipun kesempatan itu ada, tetapi haram bagi kami melaporkan saudara-saudara kami di Bawaslu maupun di Panwaslu ke DKPP. Karena kodrat kami adalah posisi terlapor saja. KPU selalu mengedepankan aturan dan kerja sama yang setara dan seimbang,” kata Hidayatullah saat ditemui di ruang kerjanya,  Selasa (14/3).

Dalam kesempatan ini, Hidayatullah menegaskan tidak percaya dengan isu suap yang menerpa Bawaslu Sultra. Pasalnya, celah untuk melakukan hal tersebut tidak ada lagi dalam sistem penyelenggaraan pesta demokrasi saat ini. (rs)

Click to comment
To Top