Penolakan Penghapusan UN Dinilai Tepat – Rakyat Sultra

Rakyat Sultra

Pendidikan

Penolakan Penghapusan UN Dinilai Tepat

KENDARI – Baberapa waktu lalu, pemerintah menolak dan tidak menyetujui usulan moratorium Ujian Nasional (UN). Tentunya hal tersebut menjadi pro dan kotra di sekolah-sekolah maupun di kalangan masyarakat.

Prof Dr H Abdullah Alhadza MA

Prof Dr H Abdullah Alhadza MA

Tak terkecuali Pakar Pendidikan Sultra, Prof Dr H Abdullah Alhadza MA Sultra, mengatakan bahwa dirinya termasuk orang yang sangat khawatir bila terjadi penghapusan UN dan untungnya tidak terjadi.

“Sejarah sudah mengajarkan kepada kita bahwa hancurnya kualitas pendidikan di Indonesia bermula ketika adanya ujian sekolah, ketika ujian diserahkan kepada sekolah,” ucapnya.

Katanya, secara nasional, semua itu akan berdampak pada jatuhnya mutu pendidikan yang hingga saat ini, menurut pengamatannya belum sembuh.

“Filosofi ujian itu adalah suatu proses yang harus dilalui peserta didik untuk mendapatkan pengakuan secara nasional, jadi bila ingin diakui maka harus di uji,” ujar Prof Dr H Abdullah Alhadza MA yang juga Ketua Dewan Pendidikan Prov Sultra itu.

Prof Dr H Abdullah Alhadza MA menuturkan UN harus tetap ada ujia, yang salah selama ini adalah tata kelolanya. Walaupun pelaksanaan UN selama ini, belum mencapai sasaran dari ujian nasional itu, yaitu meningkatkan mutu dan memeratakan mutu diseluruh Indonesoia, itu yang belum tercapai.

Lanjut Prof Dr H Abdullah Alhadza MA , katanya, bila ingin mendapatkan pengakuan secara nasional, maka harus siap diuji secara nasional. “Sangat aneh bila ada orang menolak ujian nasional tatapi mau diakui secara nasional,” jelasnya

Pihaknya mengungkapkan, jatuhnya mutu pendidikan disebabkan adanya kebocoran-kebocoran dan manipulasi soal. Semua terjadi karena tidak ada kesiapan mental peserta didik untuk menghadapi suatu tantangan ujian yang betul-betul objektif.

“Sitemnya harus diubah, bila tidak diubah tetap tidak akan meningkatkan kualitas, bahkan ada ketidakjujuran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. UN secara tata kelola harus ditinjau dengan serius,” pungkasnya. (p11/b/put)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top